RAPBD BANTUL 2010 BELUM BERPIHAK PADA RAKYAT
Bantul, 26/10 (ANTARA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum berpihak pada rakyat.
\"RAPBD Bantul 2010 belum berpihak pada rakyat, karena setelah melalui pencermatan, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi,\" kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto di Bantul, Senin.
Ia mengatakan pendapatan sebesar Rp857 miliar diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp86 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp96 miliar. Sedangkan dana perimbangan (DAU/DAK) sebesar Rp674 miliar.
\"Dari angka-angka tersebut dapat dianalisa bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi, yakni mencapai 78 persen atau Rp674 miliar, dan angka ini dihitung dari perbandingan antara bantuan dan pendapatan,\" katanya.
Sedangkan dari derajat desentralisasi seperti rasio antara jumlah PAD dibandingkan dengan seluruh jumlah penerimaan APBD, menurut dia masih kecil, yaitu hanya 10 persen.
Jika dicermati, kata Arif, RAPBD Bantul 2010 dari sisi pembelanjaan tidak langsung mencapai Rp652 miliar, dan belanja langsung hanya Rp226 miliar.
\"Perbadingan antara PAD dibandingkan dengan belanja tidak langsung, baru mencapai 13 persen. Ini artinya daerah masih sangat tergantung pada bantuan pusat, karena kemampuan untuk membiayai pengeluaran rutin secara mandiri masih sangat kecil,\" katanya.
Selain itu, kata dia, apabila dicermati pada pos anggaran belanja tidak langsung, ternyata 63 persen tersedot untuk gaji pegawai atau aparatur, serta masih ditambah belanja pegawai 4,6 persen dari pos belanja langsung.
Menurut dia, sisanya untuk belanja barang, jasa dan modal 21 persen, bantuan keuangan pemerintah kabupaten/desa tiga persen. Sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial 7,6 persen.
\"Dari angka pembelanjaan tersebut, pos belanja terbesar adalah untuk gaji pegawai, masih ditambah dengan belanja langsung pegawai. Sementara itu, belanja hibah dan pos anggaran yang langsung dirasakan kemanfaatanya oleh rakyat persentasenya masih sangat kecil,\" katanya.
Arif mengatakan melihat kondisi tersebut, maka perlu ada niat baik dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati lebih jauh dalam pengelolaan belanja daerah agar diarahkan kepada sejumlah pos.
Ia mengatakan seperti memperbesar belanja langsung berupa program dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
\"Selain itu, memperbesar pos anggaran belanja penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik,\" katanya.
Kemudian memperbesar pos belanja yang mendukung revitalisasi pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat, serta pos belanja tidak langsung perlu diupayakan agar efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
\"Selain itu, mengurangi berbagai pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kinerja pelayanan publik dan pembinaan, peningkatan kedisiplinan dan kinerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik, serta mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah,\" katanya.
(U.PSO-068/B/M008/M008) 26-10-2009 16:17:10
Posted by : / (ANTARA)
Bantul, 26/10 (ANTARA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum berpihak pada rakyat.
\"RAPBD Bantul 2010 belum berpihak pada rakyat, karena setelah melalui pencermatan, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi,\" kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto di Bantul, Senin.
Ia mengatakan pendapatan sebesar Rp857 miliar diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp86 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp96 miliar. Sedangkan dana perimbangan (DAU/DAK) sebesar Rp674 miliar.
\"Dari angka-angka tersebut dapat dianalisa bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi, yakni mencapai 78 persen atau Rp674 miliar, dan angka ini dihitung dari perbandingan antara bantuan dan pendapatan,\" katanya.
Sedangkan dari derajat desentralisasi seperti rasio antara jumlah PAD dibandingkan dengan seluruh jumlah penerimaan APBD, menurut dia masih kecil, yaitu hanya 10 persen.
Jika dicermati, kata Arif, RAPBD Bantul 2010 dari sisi pembelanjaan tidak langsung mencapai Rp652 miliar, dan belanja langsung hanya Rp226 miliar.
\"Perbadingan antara PAD dibandingkan dengan belanja tidak langsung, baru mencapai 13 persen. Ini artinya daerah masih sangat tergantung pada bantuan pusat, karena kemampuan untuk membiayai pengeluaran rutin secara mandiri masih sangat kecil,\" katanya.
Selain itu, kata dia, apabila dicermati pada pos anggaran belanja tidak langsung, ternyata 63 persen tersedot untuk gaji pegawai atau aparatur, serta masih ditambah belanja pegawai 4,6 persen dari pos belanja langsung.
Menurut dia, sisanya untuk belanja barang, jasa dan modal 21 persen, bantuan keuangan pemerintah kabupaten/desa tiga persen. Sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial 7,6 persen.
\"Dari angka pembelanjaan tersebut, pos belanja terbesar adalah untuk gaji pegawai, masih ditambah dengan belanja langsung pegawai. Sementara itu, belanja hibah dan pos anggaran yang langsung dirasakan kemanfaatanya oleh rakyat persentasenya masih sangat kecil,\" katanya.
Arif mengatakan melihat kondisi tersebut, maka perlu ada niat baik dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati lebih jauh dalam pengelolaan belanja daerah agar diarahkan kepada sejumlah pos.
Ia mengatakan seperti memperbesar belanja langsung berupa program dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
\"Selain itu, memperbesar pos anggaran belanja penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik,\" katanya.
Kemudian memperbesar pos belanja yang mendukung revitalisasi pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat, serta pos belanja tidak langsung perlu diupayakan agar efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
\"Selain itu, mengurangi berbagai pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kinerja pelayanan publik dan pembinaan, peningkatan kedisiplinan dan kinerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik, serta mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah,\" katanya.
(U.PSO-068/B/M008/M008) 26-10-2009 16:17:10
Posted by : / (ANTARA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar