Bantul, Kompas - Minimnya kemampuan keuangan daerah membuat anggaran tunjangan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil tahun depan turun sekitar 35 persen. Sasaran penerima tunjangan yang semula diperuntukkan staf dan pejabat struktural nantinya hanya kepada staf. Meskipun tidak diberi tunjangan, pejabat struktural diharapkan tetap bekerja secara maksimal.
”Tahun ini anggaran tunjangan bagi PNS tercatat Rp 12,4 miliar, sementara tahun depan berkurang menjadi Rp 8 miliar. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna APBD 2011. Keputusan tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan APBD perubahan,” kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto, Sabtu (11/12).
Menurutnya, penurunan anggaran disebabkan berkurangnya kemampuan keuangan daerah. Dalam perhitungan APBD 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul defisit Rp 26 miliar. Untuk menekan defisit sejumlah pos, pengeluaran harus ditekan. Salah satunya pos tunjangan PNS. ”Agar tidak bergejolak maka yang dipangkas adalah tunjangan bagi pejabat struktural karena kesejahteraan mereka sudah lebih baik dibandingkan staf,” ujarnya.
Nilai anggaran Bantul 2011 naik tipis dibandingkan dengan 2010, yakni Rp 915 miliar. APBD Bantul tahun 2011 berkisar Rp 998 miliar. Dari struktur anggaran tersebut, sekitar 60 persen habis untuk membayar gaji pegawai negeri sipil. Di Bantul ada sekitar 13.600 pegawai negeri.
Selain pemberian tunjangan, secara khusus Pemkab Bantul juga menyediakan program beasiswa bagi PNS. Tahun 2010, pemkab mengalokasikan anggaran Rp 606 juta untuk beasiswa PNS. Tidak semua biaya pendidikan ditanggung, tetapi hanya 25-50 persen dari total biaya.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bantul Maman Permana, syarat untuk mendapat beasiswa PNS ini tergolong longgar. Pertama, harus sudah dilantik menjadi PNS. Kedua, usia maksimum 40 tahun. Ketiga, tidak boleh mutasi ke luar daerah.
”Syarat usia kami berlakukan supaya beasiswa efektif dan manfaatnya terasa bagi pemkab. Begitu juga syarat tidak akan mutasi. Ini semacam ikatan bagi mereka untuk berkontribusi bagi kemajuan Bantul,” ujar Maman.
Karena banyak peminat, diputuskan jika seluruh dana sudah terserap, tetapi pemohon beasiswa belum kebagian, yang bersangkutan harus mengantre pada tahun berikutnya. Prinsipnya, setiap PNS mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama.
”Tahun ini dana beasiswa belum ada kepastian besarnya berapa. Kami berharap minimalnya sama dengan tahun lalu. Jangan sampai dikurangi karena selama ini peminatnya cukup banyak,” paparnya. (ENY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar