Bantul (Antara)—Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2011 naik sebesar Rp 137 miliar.
"Belanja pegawai diusulkan sebesar Rp 732 miliar atau naik sebesar Rp 137 miliar dibanding Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni di awal tahun yang sebesar Rp 595 miliar," kata Bupati Bantul, Sri Suryawidati, Minggu (24/7). Menurut dia, sedangkan pos belanja sosial diusulkan sebesar Rp 36,5 miliar atau naik sebesar Rp 3,2 miliar dibanding sebelumnya sebesar Rp 33,3 miliar. Demikian pula belanja hibah naik sebesar Rp 24 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 10,5 miliar.
"Kenaikan tersebut disesuaikan dengan naiknya rencana pendapatan, yakni pendapatan direncanakan sebesar Rp 1,1 triliun naik Rp 223 miliar atau 25 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 900 miliar," katanya.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, kenaikan belanja pegawai tersebut disebabkan adanya kenaikan anggaran sertifikasi guru karena menyesuaikan besaran gaji pegawai. "Namun kenaikan tersebut tidak mengganggu pos kegiatan lainnya, karena kenaikan itu untuk sertifikasi," katanya.
Gaji Naik
Menurut dia, besarnya beban belanja pegawai sebelumnya dipermasalahkan karena menyedot APBD Bantul hingga 70 persen, sehingga jumlah tersebut tidak sebanding dengan besaran belanja sosial.
"Belanja pegawai terus naik karena pemerintah pusat terus menaikkan gaji pegawai namun tidak diimbangi dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan ke daerah," katanya.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto mengatakan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemkab beberapa waktu lalu terdapat dana cadangan sebesar Rp 6 miliar yang berasal dari sisa anggaran gaji pegawai.
Ia menambahkan, sehingga Pemkab meyakinkan bahwa kenaikan belanja pegawai tersebut tetap aman dan tak mengganggu kegiatan lain karena bila ada kegiatan yang kekurangan dana dapat menggunakan dana cadangan tersebut.
"Pemkab meyakinkan aman karena ada dana cadangan sebesar Rp 6 miliar, kemungkinan anggaran itu pula yang digunakan untuk belanja bantuan sosial," katanya.
Meski begitu, kata dia, tiap komisi DPRD akan membahas secara detail usulan kenaikan anggaran tersebut. "Detilnya akan dibahas di komisi, namun biasanya tidak banyak terjadi perubahan anggaran hanya ada pergeseran angka sedikit," katanya.
Antara
