45 Anggota DPRD Bantul 2009-2014 Dilantik, PKS Paling Diuntungkan

Rabu, 12 Agustus 2009

45 Anggota DPRD Bantul 2009-2014 Dilantik, PKS Paling Diuntungkan

by admin

Sebanyak 45 calon anggota DPRD (karena belum resmi dilantik) Kabupaten Bantul periode 2009-2014 (hasil pemilu 2009) akan dilantik di Pendapa Parasamya Pemkab Bantul, Kamis besok (13/8).

Dari gambar tabel bisa dilihat ada 9 partai politik yang akan mewarnai DPRD Bantul ke depan. Di urutan pertama masih PDIP dengan 11 kursi namun periode ini terjadi penurunan yang cukup tajam dari 16 kursi menjadi 11 kursi. PAN yang stabil dengan 7 kursi menduduki posisi kedua. Sedang posisi tiga besar dengan 5 kursi ditempati tiga partai: PKS, Golkar dan Demokrat.

Dari komposisi 45 anggota DPDR Bantul masa bakti 2009-2014 ini juga menunjukan tidak ada partai yang mendominasi wajah DPRD Bantul. Namun dari 45 anggota DPRD Bantul periode 2009-2014 ini terdapat delapan wajah lama: 4 dari PKS, 3 Golkar dan 1 dari PDIP. Sisanya sebanyak 37 orang merupakan muka baru. Data ini (dengan sudut optimisme) bisa diartikan kalau PKS yang menempatkan 4 aleg wajah lama paling siap dan berpengalaman dalam 'mengelola' DPRD Bantul periode sekarang.

Untuk periode ini 5 wakil PKS Bantul yang berdakwah di parlemen adalah kader-kader terbaik PKS Bantul yang akrab disapa 5-A, karena semua namanya berawalan huruf A, mereka adalah:

1. Agus Effendi (Dapil I: Kec. Bantul, Bambanglipuro, Jetis)
2. Arif Haryanto (Dapil II: Kec. Pajangan, Kasihan, Sedayu)
3. Agung Laksmono (Dapil III: Kec. Banguntapan, Sewon)
4. Amir Syarifudin (Dapil IV: Kec. Piyungan, Pleret, Imogiri, Dlingo)
5. (Akh) Jupriyanto (Dapil V: Kec. Pundong, Sanden, Kretek, Srandakan, Pandak)

Dari lima aleg ini, empat diantaranya merupakan aleg periode 2004-2009. Satu aleg wajah baru adalah ustadz Arif Haryanto, Ketua DPD PKS Bantul yang menggantikan Agus Sumartono (aleg DPRD Bantul 2004-2009) yang 'berpindah tugas' terpilih menjadi aleg DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta periode 2009-2014.

Mudah-mudahan kondisi 'lebih berpengalaman' ini bisa dioptimalkan aleg PKS Bantul untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Amin.

---
posted by: pkspiyungan.blogspot.com

Dialog 2 Jogja TV

TUNJANGAN PNS Tahun Depan Turun 35 Persen

Bantul, Kompas - Minimnya kemampuan keuangan daerah membuat anggaran tunjangan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil tahun depan turun sekitar 35 persen. Sasaran penerima tunjangan yang semula diperuntukkan staf dan pejabat struktural nantinya hanya kepada staf. Meskipun tidak diberi tunjangan, pejabat struktural diharapkan tetap bekerja secara maksimal.

”Tahun ini anggaran tunjangan bagi PNS tercatat Rp 12,4 miliar, sementara tahun depan berkurang menjadi Rp 8 miliar. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna APBD 2011. Keputusan tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan APBD perubahan,” kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto, Sabtu (11/12).

Menurutnya, penurunan anggaran disebabkan berkurangnya kemampuan keuangan daerah. Dalam perhitungan APBD 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul defisit Rp 26 miliar. Untuk menekan defisit sejumlah pos, pengeluaran harus ditekan. Salah satunya pos tunjangan PNS. ”Agar tidak bergejolak maka yang dipangkas adalah tunjangan bagi pejabat struktural karena kesejahteraan mereka sudah lebih baik dibandingkan staf,” ujarnya.

Nilai anggaran Bantul 2011 naik tipis dibandingkan dengan 2010, yakni Rp 915 miliar. APBD Bantul tahun 2011 berkisar Rp 998 miliar. Dari struktur anggaran tersebut, sekitar 60 persen habis untuk membayar gaji pegawai negeri sipil. Di Bantul ada sekitar 13.600 pegawai negeri.

Selain pemberian tunjangan, secara khusus Pemkab Bantul juga menyediakan program beasiswa bagi PNS. Tahun 2010, pemkab mengalokasikan anggaran Rp 606 juta untuk beasiswa PNS. Tidak semua biaya pendidikan ditanggung, tetapi hanya 25-50 persen dari total biaya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bantul Maman Permana, syarat untuk mendapat beasiswa PNS ini tergolong longgar. Pertama, harus sudah dilantik menjadi PNS. Kedua, usia maksimum 40 tahun. Ketiga, tidak boleh mutasi ke luar daerah.

”Syarat usia kami berlakukan supaya beasiswa efektif dan manfaatnya terasa bagi pemkab. Begitu juga syarat tidak akan mutasi. Ini semacam ikatan bagi mereka untuk berkontribusi bagi kemajuan Bantul,” ujar Maman.

Karena banyak peminat, diputuskan jika seluruh dana sudah terserap, tetapi pemohon beasiswa belum kebagian, yang bersangkutan harus mengantre pada tahun berikutnya. Prinsipnya, setiap PNS mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama.

”Tahun ini dana beasiswa belum ada kepastian besarnya berapa. Kami berharap minimalnya sama dengan tahun lalu. Jangan sampai dikurangi karena selama ini peminatnya cukup banyak,” paparnya. (ENY)

Dialog 1 Jogja TV

Akhiri Khidmah Kepemimpinan DPD PKS Bantul 2010

Minggu, 21 November 2010
Musda II DPD PKS Bantul Munculkan Figur Baru
DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bantul telah sukses mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 pada hari Ahad tanggal 21 Nopember 2010 di Gedung JEC (Jogja Expo Center).Pelaksanaan Musda ini dihadiri oleh segenap jajaran pengurus DPW PKS DIY, DPD PKS Bantul demisioner, pengurus DPC se-Kabupaten Bantul, serta kader se-Bantul. Tema Musda kali ini adalah, “Kokohkan Pembinaan Tingkatkan Pelayanan Raih Kemenangan”. Musda PKS Bantul ke-2 dibuka langsung oleh Bupati Bantul, Ibu Hj. Sri Surya Widati dengan ditandai dengan pemukulan gong. Beliau mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda PKS Bantul ini. Selanjutnya Bupati Bantul berharap agar PKS Bantul dapat berpartisipasi dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bantul.
Dalam Musda kali ini, terpilih pengurus PKS Bantul baru. Diantaranya adalah Arif Haryanto, S.Si dan Early Utami, S. Psi sebagai Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Drs. Abdur Rozak dan Muhammad Zulfan, Amd sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Daerah (DSD). Sedangkan Jupriyanto, S.Si terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bantul, Agung Dwi Nugroho, S. Si (Sekretaris DPD), Amir Syarifudin (Bendahara), dan Subaryanto, Amk (Kaderisasi).Ketua Umum terpilih, Jupriyanto, S. Si mengatakan bahwa target PKS Bantul ke depan adalah penguatan struktur DPD PKS hingga ke ranting (DPRa), konsolidasi di lini kader serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Target pemilu 2014, PKS Bantul akan masuk tiga besar. Selanjutnya beliau berpesan agar seluruh kader dan simpatisan bersemangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.Dalam sambutan Ketua DPW PKS DIY, DR Sukamta meminta pengurus DPD Bantul terpilih untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah kepengurusan serta meningkatkan kualitas kader. DR. Sukamta meminta seluruh pengurus dan kader agar serius untuk memikirkan agenda keummatan. Sebagai rangkaian pelaksanaan Musda, PKS mengadakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dan pengungsi Merapi yang tinggal di JEC. Adapun jenis pelayanannya adalah pemeriksaan gula darah dan asam urat gratis serta pengobatan gratis. Pelayanan ini dimulai dari jam 09.00 sampai 15.00.(www.pks-diy.blogspot.com)

Awal Menjabat Ketua DPD PKS Bantul 2006

Selasa, 23/05/2006 13:27:13 2.644 hit
Pimpin DPD PKS Bantul
Arif Haryanto Berupaya Pertahankan Citra Parpol
PK-Sejahtera Online: Ketua DPD I PKS Bantul terpilih Arif Haryanto bersama jajaran pengurus DPD PKS Bantul berupaya mempertahankan citra PKS sebagai Parpol yang benar-benar dekat dengan masyarakat dan jauh dari korupsi.
Melejitnya suara PKS Bantul pada Pemilu tahun 2004 dibanding dengan Pemilu 1999, merupakan buah dari kepercayaan masyarakat karena PKS mampu membuktikan diri dalam menampilkan tradisi politik yang bermoral. Prestasi ini sekaligus menjadi tantangan berat bagi jajaran pengurus PKS Bantul untuk mempertahankan citra agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Terlebih hasil penelitian dari Transparansi Internasional menyatakan partai politik (Parpol) merupakan lembaga terkorup di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan dan menurunkan citra Parpol dimasyarakat.
Untuk itu, Ketua DPD I PKS Bantul terpilih Arif Haryanto bersama jajaran pengurus DPD PKS Bantul berupaya mempertahankan citra PKS sebagai Parpol yang benar-benar dekat dengan masyarakat dan jauh dari korupsi.
Arif Haryanto terpilih sebagai Ketua DPD I PKS Bantul periode 2006-2011, setelah dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang diselenggarakan Sabtu - Minggu (20-21/5), di Pondok Pemuda Ambarbinangun Tirtonirmolo Kasihan Bantul meraih suara terbanyak. Arif berhasil mengungguli dua kandidat lainnya, yaitu Bimo Sakayo dan Muhammad Fajri.
Dalam Musda perdana tersebut, dihasilkan 4 sikap politik DPD PKS Bantul, yaitu :
pertama, menjadi mitra konstruktif yang bersih, peduli, dan professional bagi Pemkab Bantul.
Kedua, mendesak Pemkab Bantul untuk memberikan porsi anggaran pendidikan di luar anggaran aparatur pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana 20 persen.
Ketiga, mendorong terlaksananya tata pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Bantul. Khusus untuk permasalahan penerimaan CPNS agar segera dituntaskan secara optimal serta menjadi pelajaran yang berharga bagi penerimaan CPNS yang akan datang.
Keempat, mendesak Pemkab Bantul untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah, murah, profesional di RSUD Panembahan Senopati dan Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Bantul. (Ningsih)

PNS Bantul Tidak Peroleh Tunjangan Kesejahteraan

Bantul (ANTARA News) – Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini tidak memperoleh tunjangan kesejahteraan .

“Alasan tidak diberikannya tunjangan kesejahteraan ini karena keuangan daerah tahun ini mengalami defisit, sehingga anggarannya dialokasikan untuk menutup defisit itu,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Arif Haryanto di Bantul, Jumat.

Menurut dia, keuangan daerah defisit sebesar Rp26 miliar, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mengambil kebijakan merasionalisasi anggaran salah satunya dengan meniadakan pemberian tunjangan kesejahteraan.

“Tidak diberikannya tunjangan kesejahteraan ini bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) baik struktural maupun nonstruktural pada triwulan tiga dan empat sebesar Rp13,6 miliar akan memperkecil defisit,” katanya.

Ia mengatakan, peniadaan tunjangan kesejahteraan yang seharusnya di berikan pada triwulan ketiga atau Juli – September kemudian triwulan keempat pada Oktober – Desember telah disahkan dalam paripurna DPRD pertengahan tahun ini.

Untuk itu, kata dia tunjangan kesejahteraan yang besarannya bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp450.000 sesuai jabatan dan golongan kepada seluruh PNS Bantul yang sebanyak 13.000 orang tidak dicairkan.

Seorang PNS di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Bantul, Rusbandi mengatakan dirinya belum menerima tunjangan kesejahteraan mulai triwulan ketiga dan menurutnya tunjangan itu belum cair karena belum tutup tahun.

“Saya tidak mengetahui kalau tunjangan kesejahteraan PNS tahun ini pada triwulan ketiga dan keempat tidak diberikan, karena tidak ada informasi terkait dan malahan saya baru mengetahui dari wartawan,” katanya.

Ia mengatakan dirinya yang merupakan PNS golongan III B yang sehari-hari bekerja di pos keamanan komplek Pendopo Parasamya Pemkab Bantul mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp150.000 per triwulan.

“Kalau boleh berharap tunjangan kesejahteraan itu tetap diberikan, karena meski sedikit namun dapat dimanfaatkan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, namun jika itu untuk kepentingan Pemkab maka mau gimana lagi,” katanya. (ANT-068/K004)