Disetujui 32 dari 44 Anggota Dewan
[RadarJogja] BANTUL - Dana sebesar Rp 4,5 miliar dalam RAPBD perubahan untukPersiba Bantul disyahkan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bantul kemarin.Pengesahan dilakukan setelah melalui persidangan alot yang dihadiri 44 anggota dewan, bupati Bantul, serta staf eksekutif pemkab Bantul.
Persidangan berjalan alot karena terbagi kubu yang setuju dana Rp 4,5 M untuk Persiba Bantul dan yang menolak. Kubu yang menolak menilai angka Rp 4,5 M untuk Persiba tersebut dianggap terlalu berlebihan padahal anggaran real masyarakat untuk pembangunan, pendidikan dan kesehatan jumlahnya tak sebesar itu.
Salah satu kubu yang menolak adalah Fraksi Partai Keadila Sejahtera (FPKS). Ketua FPKS Agus Effendi tetap kukuh dengan ketidaksetujuan fraksinya terhadap APBD untuk Persiba tersebut. Menurutnya, FPKS setuju dengan RAPBD Perubahan yang dipaparkan oleh komisi-komisi kecuali dana untuk Persiba. "Kalau ini anggaran terakhir untuk Persiba, maka ini adalah penolakan terakhir kami,"paparnya.
Ia menyayangkan bahwa Persiba lebih diprioritaskan padahal banyak masalah sosial yang belum teratasi. Ia menjelaskan beberapa waktu yang lalu ada tukang becak datang ke FPKS untuk minta bantuan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Ia, lanjut Agus, butuh uang 34 juta dan sudah ditanggung asuransi 10 juta. Agus pun mengusulkan tukang becak tersebut untuk datang ke Dinas Sosial. "Namun di Dinsos di tolak dengan alasan sudah di tanggung oleh asuransi lain, selain itu juga karena keterbatasan dana, harusnya APBD mampu meng-cover masalah seperti ini bukan hanya masalah bola saja,"kritiknya.
Ditambahkannya, permasalahan di Bantul yang sebenarnya lebih substantif dari pada masalah kegemaran terhadap Persiba . Masalah perumahan di Imogiri yang belum juga teratasi pasca gempa. Seharusnya bisa di cover oleh APBD Rp 5 atau Rp 10 juta. "Saya kira, banyak masalah kemasyarakatan yang mestinya lebih didahulukan,"ujarnya.
Penolakan juga dating dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Menurut Eko Sutrisno Adji, anggota FPPP, fraksinya mengajukan dana Rp 1,5 miliar untuk bantuan pendidikan. Namun yang terealisasi hanya Rp 500 juta saja.
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Aslam Rido juga mengajukan keberatannya terhadap dana Persiba tersebut. Meskipun peraturan Kementrian dalam negeri (Permendagri) tentang pelarangan dana APBD untuk sepakbola baru akan diterapkan pada 2012. Namun secara filosopi, begitu perundangan disahkan maka sudah harus diterapkan. "Permendagri tersebut sudah diputuskan di 2011, semestinya juga sudah diterapkan di 2011 ini,"katanya.
Menanggapi itu, Bupati Bantul Sri Suryawidati menyatakan, sebenarnya dari APBD murni sudah diusulkan Rp 12 M. Namun karena keterbatasan dana hanya direalisasi Rp 8 M untuk bisa bertahan di divisi utama. Ternyata Persiba masuk ISL dan butuh dana lebih banyak untuk gaji pemain, dan akomodasi pertandingan. Karenanya diajukan kembali dalam perubahan sebesar 4,5 M. "Persiba itu kan kebanggaannya masyarakat Bantul, kami mohon pengertiannya karena kemenangan Persiba merupakan catatan tersendiri bagi prestasi Bantul di bidang olah raga dan ini terakhir kali pengaggaran untuk Persiba,"terangnya.
Melihat kondisi ini, Ketua DPRD Bantul Tustiyani mengambil keputusan untuk menskors lebih dari setengah jam. Anggota dewan dan eksekutif pun melakukan perundingan di luar sidang. Setelah siding dilanjutkan dilakukan voting. Dari 44 anggota dewan yang hadir, 32 orang setuju dengan RAPBD dari komisi-komisi yang artinya setuju dengan dana untuk Persiba sebesar Rp 4,5 M. Mereka berasal dari FPDIP, FPG, FPD, FPKB, FPAN, dan sebagian dari FKB. Sedangakan 12 menolak. Mereka berasal dari FPKS, FPP, dan 3 orang berasal dari FKB. Karena keputusan berdasarkan suara terbanyak akhirnya ketua DPRD mengetuk palu pengesahan APBD perubahan. (hed)
Rabu, 10 Agustus 2011
Selasa, 09 Agustus 2011
Dewan: Anggaran Persiba tak layak
[Harian Jogja]
BANTUL—Usulan anggaran bagi Persiba Bantul dinilai tidak layak, menyusul klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke tim anggaran pendapatan daerah (TAPD), kemarin siang.
”Dari proposal Persiba Rp9 miliar dan disetujui Rp4,5 miliar. Tapi anggaran pendidikan dari permintaan Rp1,5 miliar hanya Rp500 juta saja, sedangkan bantuan kesehatan Rp300 juta. Ini sangat jomplang sekali,” kata dia Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto, Senin (8/8).
Menurut dia, dari hasil klarifikasi tersebut, anggaran tersebut dinilai tidak relevan dari anggaran lainnya. Oleh karena itu, kata Arif untuk memperoleh kesepakatan itu, pihaknya tadi malam masih melakukan pembahasan dengan fraksinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selasa ini, lanjutnya, akan dilakukan penandatanganan melalui paripurna. ”Tentunya semuanya nanti akan menyampaikan pandangannya,” urai Arif.
LSM menolak
Sementara itu empat lembaga anti korupsi di Kabupaten Bantul menolak rencana Bupati melakukan penambahan anggaran untuk Persiba Bantul sebesar Rp4,5 miliar dan pos anggaran KONI sebesar Rp4,8 miliar.
Empat lembaga itu adalah Masayarakat Transparasi Bantul (MTB), Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi(Gebrak), Bantul Coruption Watch (BCW), dan Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat (Pukat).
Penolakan itu disampaikan melalui surat keberatan yang dilayangkan ke DPRD Bantul, Senin(8/8) yang isinya lebih kurang sama.
Ketua MTB Endang Maryati mengatakan, dalam APBD Perubahan 2011 yang telah disampaikan Bupati tentang hibah Komite Olahraga Nasional Indonedia (KONI) sebesar Rp4,8 miliar yang dialokasikan sebesar Rp4,5 miliar untuk Persiba dinilai pemborosan.
Padahal menurut dia masih banyak kebutuhan mendesak untuk rakyat Bantul daripada sebuah klub sepak bola. Di antaranya adalah pemenuhan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan usah kecil menengah dan perbaikan fasilitas public lainnya.
“Seharusnya pemenuhan kepentingan yang dapat menyentuh langsung dan dirasakan oleh masyarakat menjadi prioritas utama, bukanya malah untuk kepetingan sepak bola. Ini betul- betul pemborosan,” imbuh mereka.
Menurut Endang anggaran untuk klub sepakbola itu sudah tidak wajar dari semenjak pengalokasikan anggaran pada APBD Murni sebesar Rp8 miliar.
”Padahal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 mengenai larangan APBD untuk sepakbola profesional, seharusnya dapat dipahami anggota Dewan bahwa kebutuhan kesejahteraan masyarakat lebih didahulukan,” kata dia.
Pemaksaan penambahan sebesar Rp4,5 miliar ke Persiba, lanjutnya, akan rawan terjadi korupsi politik. ”Dan muncul kesan eksekutif dan legislatif bancakan anggaran dengan menghambur-hamburkan APBD untuk sepak bola sebelum larangan Permendagri berlaku efektif pada 2012 mendatang.”
Selain itu, pihaknya juga khawatir jika dana itu dipaksakan akan menjadi catatan dari BPK. “Kami khawatir hal ini akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) sebagai sebuah pelanggaran sebagaimana kasus yang menimpa anggota DPRD Gunungkidul yang kini menjadi tersangka," katanya.
Sebelumnya,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersi kukuh memposisikan Persiba sebagai 'anak emas' dengan mengajukan usulan anggaran Rp4,5 miliar, pada APBD Perubahan.
Dana tersebut dianggarkan melalui hibah kepada KONI dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Pengurus Cabang Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI).
Ida, sapaan akrab Sri Suryawidati menyatakan, anggaran Pengurus Cabang PSSI yang dimaksud adalah untuk membiayai Persiba. "Ya [untuk Persiba], memang dianggarkan sebesar itu,” jelas dia beberapa waktu lalu.(Harian Jogja/Andreas Tri Pamungkas)
BANTUL—Usulan anggaran bagi Persiba Bantul dinilai tidak layak, menyusul klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke tim anggaran pendapatan daerah (TAPD), kemarin siang.
”Dari proposal Persiba Rp9 miliar dan disetujui Rp4,5 miliar. Tapi anggaran pendidikan dari permintaan Rp1,5 miliar hanya Rp500 juta saja, sedangkan bantuan kesehatan Rp300 juta. Ini sangat jomplang sekali,” kata dia Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto, Senin (8/8).
Menurut dia, dari hasil klarifikasi tersebut, anggaran tersebut dinilai tidak relevan dari anggaran lainnya. Oleh karena itu, kata Arif untuk memperoleh kesepakatan itu, pihaknya tadi malam masih melakukan pembahasan dengan fraksinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selasa ini, lanjutnya, akan dilakukan penandatanganan melalui paripurna. ”Tentunya semuanya nanti akan menyampaikan pandangannya,” urai Arif.
LSM menolak
Sementara itu empat lembaga anti korupsi di Kabupaten Bantul menolak rencana Bupati melakukan penambahan anggaran untuk Persiba Bantul sebesar Rp4,5 miliar dan pos anggaran KONI sebesar Rp4,8 miliar.
Empat lembaga itu adalah Masayarakat Transparasi Bantul (MTB), Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi(Gebrak), Bantul Coruption Watch (BCW), dan Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat (Pukat).
Penolakan itu disampaikan melalui surat keberatan yang dilayangkan ke DPRD Bantul, Senin(8/8) yang isinya lebih kurang sama.
Ketua MTB Endang Maryati mengatakan, dalam APBD Perubahan 2011 yang telah disampaikan Bupati tentang hibah Komite Olahraga Nasional Indonedia (KONI) sebesar Rp4,8 miliar yang dialokasikan sebesar Rp4,5 miliar untuk Persiba dinilai pemborosan.
Padahal menurut dia masih banyak kebutuhan mendesak untuk rakyat Bantul daripada sebuah klub sepak bola. Di antaranya adalah pemenuhan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan usah kecil menengah dan perbaikan fasilitas public lainnya.
“Seharusnya pemenuhan kepentingan yang dapat menyentuh langsung dan dirasakan oleh masyarakat menjadi prioritas utama, bukanya malah untuk kepetingan sepak bola. Ini betul- betul pemborosan,” imbuh mereka.
Menurut Endang anggaran untuk klub sepakbola itu sudah tidak wajar dari semenjak pengalokasikan anggaran pada APBD Murni sebesar Rp8 miliar.
”Padahal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 mengenai larangan APBD untuk sepakbola profesional, seharusnya dapat dipahami anggota Dewan bahwa kebutuhan kesejahteraan masyarakat lebih didahulukan,” kata dia.
Pemaksaan penambahan sebesar Rp4,5 miliar ke Persiba, lanjutnya, akan rawan terjadi korupsi politik. ”Dan muncul kesan eksekutif dan legislatif bancakan anggaran dengan menghambur-hamburkan APBD untuk sepak bola sebelum larangan Permendagri berlaku efektif pada 2012 mendatang.”
Selain itu, pihaknya juga khawatir jika dana itu dipaksakan akan menjadi catatan dari BPK. “Kami khawatir hal ini akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) sebagai sebuah pelanggaran sebagaimana kasus yang menimpa anggota DPRD Gunungkidul yang kini menjadi tersangka," katanya.
Sebelumnya,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersi kukuh memposisikan Persiba sebagai 'anak emas' dengan mengajukan usulan anggaran Rp4,5 miliar, pada APBD Perubahan.
Dana tersebut dianggarkan melalui hibah kepada KONI dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Pengurus Cabang Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI).
Ida, sapaan akrab Sri Suryawidati menyatakan, anggaran Pengurus Cabang PSSI yang dimaksud adalah untuk membiayai Persiba. "Ya [untuk Persiba], memang dianggarkan sebesar itu,” jelas dia beberapa waktu lalu.(Harian Jogja/Andreas Tri Pamungkas)
Jumat, 05 Agustus 2011
Boros, Biaya Kesehatan Bupati Bantul
BANTUL – Buser Trans Online
Sehat itu memang mahal. Sekelas Bupati Bantul, Sri Surya Widati, dianggarkan Rp370 juta. Namun banyak kalangan menilai, dana sebesar itu dianggap terlalu boros karena biaya kesehatan dapat ditanggung asuransi. Anggaran perawatan dan pengobatan kepala daerah diusulkan dalam APBD perubahan 2011.
Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran sebesar itu terlalu boros karena digunakan hanya sekitar enam bulan. “Itu pun kalau sakit, kalau nggak sakit juga berpotensi digunakan untuk yang lain,” ujarnya.
Pemkab menurutnya harus merinci alokasi anggaran tersebut untuk apa saja. Arif menyarankan, kepala daerah menggunakan premi asuransi. Cara itu dianggap lebih hemat dibanding harus dianggarkan ratusan juta lewat APBD.
“Apakah tidak sebaiknya anggaran ini menggunakan skema premi asuransi sehingga terjadi penghematan yang dapat dialokasikan untuk menambah anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan (Bayankes) bagi warga miskin,” kata Arif.
Meski dikecam, Sri Surya Widati berdalih, pengalokasian anggaran tersebut sudah sesuai dengan PP No. 109/2000 pasal 3 huruf e. Ia mengklaim anggaran sebesar itu sudah sesuai kebutuhan, namuan ia tak merinci untuk apa saja alokasi dana tersebut.
Ida, sapaan akrabnya memastikan, tidak akan menyalahgunakan dana tersebut. Bila ternyata dana tak habis digunakan untuk biaya kesehatan, sisanya bakal dikembalikan ke kas daerah. Meski begitu kata dia, usulan dewan agar pemkab menggunakan premi asuransi bakal dikaji. “Tiap tahun memang selalu dianggarkan, sudah sesuai aturan kok. Nanti kami kaji untuk menggunakan asuransi,” katanya.
Selain dana perawatan dan kesehatan bupati, dalam draf RAPBD perubahan juga ditemukan sejumalah pos anggaran yang dianggap mendadak kemunculannya karena pada tahun-tahun sebelumnya tak diusulkan. Misalnya dana penggunaan telepon sebear Rp40 juta. Chol
Sehat itu memang mahal. Sekelas Bupati Bantul, Sri Surya Widati, dianggarkan Rp370 juta. Namun banyak kalangan menilai, dana sebesar itu dianggap terlalu boros karena biaya kesehatan dapat ditanggung asuransi. Anggaran perawatan dan pengobatan kepala daerah diusulkan dalam APBD perubahan 2011.
Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran sebesar itu terlalu boros karena digunakan hanya sekitar enam bulan. “Itu pun kalau sakit, kalau nggak sakit juga berpotensi digunakan untuk yang lain,” ujarnya.
Pemkab menurutnya harus merinci alokasi anggaran tersebut untuk apa saja. Arif menyarankan, kepala daerah menggunakan premi asuransi. Cara itu dianggap lebih hemat dibanding harus dianggarkan ratusan juta lewat APBD.
“Apakah tidak sebaiknya anggaran ini menggunakan skema premi asuransi sehingga terjadi penghematan yang dapat dialokasikan untuk menambah anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan (Bayankes) bagi warga miskin,” kata Arif.
Meski dikecam, Sri Surya Widati berdalih, pengalokasian anggaran tersebut sudah sesuai dengan PP No. 109/2000 pasal 3 huruf e. Ia mengklaim anggaran sebesar itu sudah sesuai kebutuhan, namuan ia tak merinci untuk apa saja alokasi dana tersebut.
Ida, sapaan akrabnya memastikan, tidak akan menyalahgunakan dana tersebut. Bila ternyata dana tak habis digunakan untuk biaya kesehatan, sisanya bakal dikembalikan ke kas daerah. Meski begitu kata dia, usulan dewan agar pemkab menggunakan premi asuransi bakal dikaji. “Tiap tahun memang selalu dianggarkan, sudah sesuai aturan kok. Nanti kami kaji untuk menggunakan asuransi,” katanya.
Selain dana perawatan dan kesehatan bupati, dalam draf RAPBD perubahan juga ditemukan sejumalah pos anggaran yang dianggap mendadak kemunculannya karena pada tahun-tahun sebelumnya tak diusulkan. Misalnya dana penggunaan telepon sebear Rp40 juta. Chol
Biaya kesehatan Bupati Bantul Rp370 juta dinilai boros
(Harian Jogja)
BANTUL—Biaya perawatan dan pengobatan Bupati Bantul dianggarkan Rp370 juta. Dana sebesar itu dianggap terlalu boros karena biaya kesehatan dapat ditanggung asuransi.
Anggaran perawatan dan pengobatan kepala daerah diusulkan dalam APBD perubahan 2011. Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran sebesar itu terlalu boros karena digunakan hanya sekitar enam bulan. “Itu pun kalau sakit, kalau nggak sakit juga berpotensi digunakan untuk yang lain,” ujarnya belum lama ini kepada Harian Jogja.
Pemkab menurutnya harus merinci alokasi anggaran tersebut untuk apa saja. Arif menyarankan, kepala daerah menggunakan premi asuransi. Cara itu dianggap lebih hemat dibanding harus dianggarkan ratusan juta lewat APBD. “Apakah tidak sebaiknya anggaran ini menggunakan skema premi asuransi sehingga terjadi penghematan yang dapat dialokasikan untuk menambah anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan (Bayankes) bagi warga miskin,” kata Arif.
Terpisah, Bupati Bantul Sri Surya Widati berdalih, pengalokasian anggaran tersebut sudah sesuai dengan PP No. 109/2000 pasal 3 huruf e. Ia mengklaim anggaran sebesar itu sudah sesuai kebutuhan, namuan ia tak merinci untuk apa saja alokasi dana tersebut.
Ida, sapaan akrabnya memastikan, tidak akan menyalahgunakan dana tersebut. Bila ternyata dana tak habis digunakan untuk biaya kesehatan, sisanya bakal dikembalikan ke kas daerah. Meski begitu kata dia, usulan dewan agar pemkab menggunakan premi asuransi bakal dikaji. “Tiap tahun memang selalu dianggarkan, sudah sesuai aturan kok. Nanti kami kaji untuk menggunakan asuransi,” katanya.
Selain dana perawatan dan kesehatan bupati, dalam draf RAPBD perubahan juga ditemukan sejumalah pos anggaran yang dianggap mendadak kemunculannya karena pada tahun-tahun sebelumnya tak diusulkan. Misalnya dana penggunaan telepon sebear Rp40 juta. Atas persoalan itu, bupati menyatakan bakal membahas secara rinci penggunaan anggaran telepon pada rapat komisi DPRD yang berlangsung sejak Kamis (4/8) hingga Senin (8/8) mendatang.(Harian Jogja/Bhketi Suryani)
BANTUL—Biaya perawatan dan pengobatan Bupati Bantul dianggarkan Rp370 juta. Dana sebesar itu dianggap terlalu boros karena biaya kesehatan dapat ditanggung asuransi.
Anggaran perawatan dan pengobatan kepala daerah diusulkan dalam APBD perubahan 2011. Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran sebesar itu terlalu boros karena digunakan hanya sekitar enam bulan. “Itu pun kalau sakit, kalau nggak sakit juga berpotensi digunakan untuk yang lain,” ujarnya belum lama ini kepada Harian Jogja.
Pemkab menurutnya harus merinci alokasi anggaran tersebut untuk apa saja. Arif menyarankan, kepala daerah menggunakan premi asuransi. Cara itu dianggap lebih hemat dibanding harus dianggarkan ratusan juta lewat APBD. “Apakah tidak sebaiknya anggaran ini menggunakan skema premi asuransi sehingga terjadi penghematan yang dapat dialokasikan untuk menambah anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan (Bayankes) bagi warga miskin,” kata Arif.
Terpisah, Bupati Bantul Sri Surya Widati berdalih, pengalokasian anggaran tersebut sudah sesuai dengan PP No. 109/2000 pasal 3 huruf e. Ia mengklaim anggaran sebesar itu sudah sesuai kebutuhan, namuan ia tak merinci untuk apa saja alokasi dana tersebut.
Ida, sapaan akrabnya memastikan, tidak akan menyalahgunakan dana tersebut. Bila ternyata dana tak habis digunakan untuk biaya kesehatan, sisanya bakal dikembalikan ke kas daerah. Meski begitu kata dia, usulan dewan agar pemkab menggunakan premi asuransi bakal dikaji. “Tiap tahun memang selalu dianggarkan, sudah sesuai aturan kok. Nanti kami kaji untuk menggunakan asuransi,” katanya.
Selain dana perawatan dan kesehatan bupati, dalam draf RAPBD perubahan juga ditemukan sejumalah pos anggaran yang dianggap mendadak kemunculannya karena pada tahun-tahun sebelumnya tak diusulkan. Misalnya dana penggunaan telepon sebear Rp40 juta. Atas persoalan itu, bupati menyatakan bakal membahas secara rinci penggunaan anggaran telepon pada rapat komisi DPRD yang berlangsung sejak Kamis (4/8) hingga Senin (8/8) mendatang.(Harian Jogja/Bhketi Suryani)
Kamis, 04 Agustus 2011
Anggaran Persiba Dinilai Tidak Proporsional
BANTUL (KRjogja.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, menilai anggaran untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul (Persiba) tidak proporsional dengan alokasi anggaran cabang olahraga lainnya.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto di Bantul, Kamis (4/8) mengatakan dalam jawaban bupati untuk hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp4,8 miliar, Persiba mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
"Sementara keempat cabang olahraga lainnya seperti tenis, bola voley, menembak dan bulu tangkis hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp300 juta," katanya.
Ia menyebutkan, untuk cabang olahraga tenis mendapat bantuan sebesar Rp200 juta, bola voley sebesar Rp50 juta, kemudian menembak dan bulu tangkis masing-masing hanya sebesar Rp25 juta.
"Kami khawatir akibat ketimpangan dan tidak proporsional alokasi anggaran untuk Persiba dengan cabang olahraga lainnya dapat memicu kecemburuan, sehingga dalam perkembangan tidak sejalan," katanya.
Selain itu, kata Arif, alokasi anggaran ke Persiba dinilai masih terlalu besar, karena masih terdapat alokasi anggaran yang sifatnya lebih mendesak dan langsung dapat dinikmati masyarakat, namun tidak ada penambahan.
"Kami mencontohkan pada tunjangan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Bantul, yang saat ini hanya diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan," katanya.
Arif mengatakan, alokasi anggaran untuk persiba ini juga tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang muncul pada pelaksanaan `reses` DPRD Bantul yang bangga dengan keberhasilan Persiba.
"Dalam hasil reses itu masyarakat berharap sebagian anggaran untuk Persiba digunakan untuk kegiatan lain, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya memang memberikan apresiasi masuknya Persiba ke Indonesia Super League (ISL) namun tidak harus serta merta dan perlu dipikirkan. Dan usulan itu masih akan dibahas di tingkat komisi DPRD Bantul.
"Kami masih belum tahu, namun tidak berharap banyak terdapat perubahan terkait alokasi anggaran ini dalam pembahasan di tingkat komisi, karena memang pada pengalaman sebelumnya tidak ada perubahan," katanya. (Ant/Yan)
Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto di Bantul, Kamis (4/8) mengatakan dalam jawaban bupati untuk hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp4,8 miliar, Persiba mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
"Sementara keempat cabang olahraga lainnya seperti tenis, bola voley, menembak dan bulu tangkis hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp300 juta," katanya.
Ia menyebutkan, untuk cabang olahraga tenis mendapat bantuan sebesar Rp200 juta, bola voley sebesar Rp50 juta, kemudian menembak dan bulu tangkis masing-masing hanya sebesar Rp25 juta.
"Kami khawatir akibat ketimpangan dan tidak proporsional alokasi anggaran untuk Persiba dengan cabang olahraga lainnya dapat memicu kecemburuan, sehingga dalam perkembangan tidak sejalan," katanya.
Selain itu, kata Arif, alokasi anggaran ke Persiba dinilai masih terlalu besar, karena masih terdapat alokasi anggaran yang sifatnya lebih mendesak dan langsung dapat dinikmati masyarakat, namun tidak ada penambahan.
"Kami mencontohkan pada tunjangan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Bantul, yang saat ini hanya diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan," katanya.
Arif mengatakan, alokasi anggaran untuk persiba ini juga tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang muncul pada pelaksanaan `reses` DPRD Bantul yang bangga dengan keberhasilan Persiba.
"Dalam hasil reses itu masyarakat berharap sebagian anggaran untuk Persiba digunakan untuk kegiatan lain, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya memang memberikan apresiasi masuknya Persiba ke Indonesia Super League (ISL) namun tidak harus serta merta dan perlu dipikirkan. Dan usulan itu masih akan dibahas di tingkat komisi DPRD Bantul.
"Kami masih belum tahu, namun tidak berharap banyak terdapat perubahan terkait alokasi anggaran ini dalam pembahasan di tingkat komisi, karena memang pada pengalaman sebelumnya tidak ada perubahan," katanya. (Ant/Yan)
Pemkab Bantul anak emaskan Persiba
(HarianJogja)BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tampaknya berkukuh memposisikan Persiba sebagai 'anak emas' dengan mengajukan usulan anggaran Rp4,5 miliar, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Usulan yang dinilai timpang dengan besaran belanja sosial ini, disampaikan Bupati Bantul, Sri Suryawidati dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (3/8).
Dana tersebut dianggarkan melalui hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Pengurus Cabang Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI).
Saat dikonfirmasi, Ida (sapaan akrab Sri Suryawidati) menyatakan, anggaran Pengurus Cabang PSSI yang dimaksud adalah untuk membiayai Persiba. "Ya [untuk Persiba], memang dianggarkan sebesar itu,” jelasnya.
Menurutnya, biaya sebesar itu sengaja dianggarkan karena klub kebanggaan Kabupaten Bantul tersebut berhasil lolos ke Indonesian Super League (ISL) sehingga membutuhkan banyak biaya.
Selain itu, hingga saat ini manajemen Persiba belum mendapatkan sponsor tunggal. Apalagi kata dia, mulai tahun depan daerah sudah tak dibolehkan menggarkan APBD untuk sepak bola.
Biaya tersebut sebagian besar untuk membayar gaji pemain, biaya transportasi dan akomodasi saat bertandang ke kandang lawan. Sedianya kata Ida, pada APBD murni Persiba sudah dianggarkan Rp8 miliar.
"Kemarin sebenarnya sudah Rp8 miliar tapi ternyata karena kepleset ke ISL makanya saya minta juga diusulkan ini untuk mendanai yang kurang kemarin, jadi bukan untuk tahun depan,” katanya.
Menurutnya anggaran sebesar itu sudah proporsional dibanding anggaran lainnya. Pasalnya anggaran untuk belanja sosial juga naik meski jumlahnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak sebesar itu.
Timpang
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto menilai, anggaran untuk Persiba timpang dibanding anggaran lainnya. Ia mencontohkan, hibah untuk KONI sebenarnya sebesar Rp4,8 miliar.
Khusus untuk Persiba Rp4,5 miliar sementara untuk pengurus cabang lain semisal Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI) hanya digelontor Rp200 juta sedangkan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Rp50 juta.
Tak hanya itu, bila dibandingkan dengan belanja sosial juga sangat jomplang. Misalnya untuk dana pembangunan fisik di masyarakat atau dana stimulan hanya Rp1 miliar. Demikian juga bila dibandingkan dengan insentif guru dan pegawai honorer yang tak ditambah dalam APBD perubahan.
Padahal selama ini meraka rata-rata hanya mendapat insentif Rp200.000 per orang per bulan. Kondisi itu menurutnya juga tak sesuai dengan aspirasi warga hasil reses anggota dewan yang menginginkan anggaran lebih baik digunakan untuk pembangunan masyarakat ketimbang sepak bola.
Untuk cabor lain
Semantara itu kondisi berbeda justru menimpa klub sepak bola kebanggaan Kabupaten Sleman. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah PSS bakal tetap mendapat kucuran dana dari APBD Sleman. Pemkab Sleman belum bisa memberi keputusan sebelum ada surat resmi (legal formal) dari Pusat.
Legal formal yang dimaksu adalah soal status PSS sebagai klub bola profesional. "Kalau klub profesional, jelas tidak boleh mendapat kucuran dari APBD," kata Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Kurniawan saat ditemui Harian Jogja di Kantornya, Rabu (3/8) siang.
Arif menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 22/2011 diatur bahwa hanya klub nonprofesional saja yang berhak mendapat kucuran dana dari APBD. Untuk itu, dalam RAPBD Perubahan tahun ini, tidak dicantumkan alokasi dana untuk PSS.
Dana dari APBD sebesar Rp3,15 miliar yang biasa dialokasikan untuk PSS selama satu musim itu rencananya akan dialihkan untuk pendampingan klub olahraga lain. KONI Sleman kini tengah memetakan cabang olahraga apa yang bakal mendapat kucuran dana dari APBD itu.
"Dana itu untuk stimulan saja. Mungkin dalam wujud bonus, penghargaan, dan lain-lain,” papar Arif. Selain untuk memotivasi atlit cabang olahraga lain, dana tersebut juga untuk persiapan Sleman sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2011.
Dengan adanya regulasi baru dari Permendagri, Arif mengaku tidak berani jika tetap menganggarkan dana bagi PSS dalam bentuk hibah KONI. Saat ini, lanjut Arif, PSS Sleman telah melakukan inventarisasi perusahaan yang hendak mengucurkan dana sebagai sponsor. "Kita sudah menawarkan kerjasama kepada calon-calon sponsor jauh sebelum regulasi baru itu diberlakukan,” pungkasnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani & Dinda Leo Listy)
Usulan yang dinilai timpang dengan besaran belanja sosial ini, disampaikan Bupati Bantul, Sri Suryawidati dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (3/8).
Dana tersebut dianggarkan melalui hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Pengurus Cabang Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI).
Saat dikonfirmasi, Ida (sapaan akrab Sri Suryawidati) menyatakan, anggaran Pengurus Cabang PSSI yang dimaksud adalah untuk membiayai Persiba. "Ya [untuk Persiba], memang dianggarkan sebesar itu,” jelasnya.
Menurutnya, biaya sebesar itu sengaja dianggarkan karena klub kebanggaan Kabupaten Bantul tersebut berhasil lolos ke Indonesian Super League (ISL) sehingga membutuhkan banyak biaya.
Selain itu, hingga saat ini manajemen Persiba belum mendapatkan sponsor tunggal. Apalagi kata dia, mulai tahun depan daerah sudah tak dibolehkan menggarkan APBD untuk sepak bola.
Biaya tersebut sebagian besar untuk membayar gaji pemain, biaya transportasi dan akomodasi saat bertandang ke kandang lawan. Sedianya kata Ida, pada APBD murni Persiba sudah dianggarkan Rp8 miliar.
"Kemarin sebenarnya sudah Rp8 miliar tapi ternyata karena kepleset ke ISL makanya saya minta juga diusulkan ini untuk mendanai yang kurang kemarin, jadi bukan untuk tahun depan,” katanya.
Menurutnya anggaran sebesar itu sudah proporsional dibanding anggaran lainnya. Pasalnya anggaran untuk belanja sosial juga naik meski jumlahnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak sebesar itu.
Timpang
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto menilai, anggaran untuk Persiba timpang dibanding anggaran lainnya. Ia mencontohkan, hibah untuk KONI sebenarnya sebesar Rp4,8 miliar.
Khusus untuk Persiba Rp4,5 miliar sementara untuk pengurus cabang lain semisal Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI) hanya digelontor Rp200 juta sedangkan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Rp50 juta.
Tak hanya itu, bila dibandingkan dengan belanja sosial juga sangat jomplang. Misalnya untuk dana pembangunan fisik di masyarakat atau dana stimulan hanya Rp1 miliar. Demikian juga bila dibandingkan dengan insentif guru dan pegawai honorer yang tak ditambah dalam APBD perubahan.
Padahal selama ini meraka rata-rata hanya mendapat insentif Rp200.000 per orang per bulan. Kondisi itu menurutnya juga tak sesuai dengan aspirasi warga hasil reses anggota dewan yang menginginkan anggaran lebih baik digunakan untuk pembangunan masyarakat ketimbang sepak bola.
Untuk cabor lain
Semantara itu kondisi berbeda justru menimpa klub sepak bola kebanggaan Kabupaten Sleman. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah PSS bakal tetap mendapat kucuran dana dari APBD Sleman. Pemkab Sleman belum bisa memberi keputusan sebelum ada surat resmi (legal formal) dari Pusat.
Legal formal yang dimaksu adalah soal status PSS sebagai klub bola profesional. "Kalau klub profesional, jelas tidak boleh mendapat kucuran dari APBD," kata Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Kurniawan saat ditemui Harian Jogja di Kantornya, Rabu (3/8) siang.
Arif menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 22/2011 diatur bahwa hanya klub nonprofesional saja yang berhak mendapat kucuran dana dari APBD. Untuk itu, dalam RAPBD Perubahan tahun ini, tidak dicantumkan alokasi dana untuk PSS.
Dana dari APBD sebesar Rp3,15 miliar yang biasa dialokasikan untuk PSS selama satu musim itu rencananya akan dialihkan untuk pendampingan klub olahraga lain. KONI Sleman kini tengah memetakan cabang olahraga apa yang bakal mendapat kucuran dana dari APBD itu.
"Dana itu untuk stimulan saja. Mungkin dalam wujud bonus, penghargaan, dan lain-lain,” papar Arif. Selain untuk memotivasi atlit cabang olahraga lain, dana tersebut juga untuk persiapan Sleman sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2011.
Dengan adanya regulasi baru dari Permendagri, Arif mengaku tidak berani jika tetap menganggarkan dana bagi PSS dalam bentuk hibah KONI. Saat ini, lanjut Arif, PSS Sleman telah melakukan inventarisasi perusahaan yang hendak mengucurkan dana sebagai sponsor. "Kita sudah menawarkan kerjasama kepada calon-calon sponsor jauh sebelum regulasi baru itu diberlakukan,” pungkasnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani & Dinda Leo Listy)
Selasa, 02 Agustus 2011
FPKS Nilai Tak Wajar
Usulan Hibah Rp 4,8 Miliar untuk KONI
[RadarJogja]
BANTUL - Usulan Hibah untuk KONI dalam APBD Perubahan yang berjumlah Rp 4,8 miliar dinilai tidak wajar oleh anggota DPRD Bantul. Usulan jumlah yang diajukan Pemkab Bantul tersebut jauh lebih banyak ketimbang dana stimulan dan bantuan sosial (Bansos) yang usulan penambahannya sebesar Rp 1 miliar. Penilaian itu disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap RAPBD Perubahan yang dikemukakan dalam rapat paripurna DPRD, kemarin (1/8).
Juru bicara FPKS Arif Haryanto berpendapat, dana hibah seperti bansos adalah anggaran yang bisa dirasakan masyarakat Bantul secara langsung.
Jika dilakukan perbandingan, katanya, masih banyak pos anggaran yang seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan pos untuk olahraga. Seperti insentif bagi guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang jumlah insentifnya Rp 200 ribu/bulan/orang.
Menurutnya, sejak dari APBD murni, anggota dewan sudah mendorong agar insentif bagi GTT/PTT ditambah. ’’Ternyata di APBD Perubahan malah tidak ada usulan penambahan anggaran buat GTT/PTT,’’ sesalnya kepada wartawan usai paripurna.
Begitu juga dengan dana sertifikasi tahun 2010 yang tidak diterima secara penuh oleh guru. Sampai sekarang baru 89 persen yang cair, sedangkan sisanya belum tahu kapan akan turun. ’’Kenapa tidak dana ini yang didahulukan,’’ tanya wakil ketua III DPRD Bantul ini.
Selain itu, lanjutnya, hibah untuk olah raga melalui KONI tersebut juga sebelumnya sudah dianggarkan melalui APBD murni sebanyak Rp 8 miliar yang kebanyakan mengalir ke Persiba. ’’Menurut kami. jumlah di APBD murni itu sudah cukup dan tidak perlu lagi ditambah di APBD Perubahan,’’ paparnya.
Permasalahannya lagi, kata Arif, pemkab tidak menjelaskan pos-pos alokasi Rp 4,8 miliar itu dalam draft RAPBD Perubahan. Menurutnya, tidak ada penjelasan ke mana saja dana itu dialamatkan. Apakah ke Persiba atau ke yang lain. Atau berapa persen ke Persiba dan bagaimana yang lain. ’’Karena itu kami minta penjelasan ke pemkab tentang alokasi dari Rp 4,8 miliar ini,’’ tutur Arif.
Menurutnya, FPKS mengapresiasi Persiba masuk ke kancah liga sepak bola nasional. Tetapi, bukan berarti hal tersebut menafikkan kepentingan utama rakyat Bantul. Apalagi, lanjutnya, dari hasil reses dewan beberapa bulan lalu diketahui. aspirasi masyarakat Bantul yang ingin agar anggaran untuk Persiba dialokasikan untuk pembangunan saja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bantul Helmi Jamaris membenarkan bahwa sebagian dan tersebut memang dialokasikan untuk Persiba dan juga cabang olahraga lain. Teapi, Helmi mengaku lupa berapa rincian dari usulan Rp 4,8 miliar tersebut. ’’Saya lupa berapa tepat persentase dan rinciannya, tapi ada,’’ terang Helmi yang ditemui usai paripurna.
Helmi menilai, usulan kenaikan untuk hibah KONI sebesar Rp 4,8 miliar sudah wajar. Sebab, memang sebanyak itu kebutuhannya. ’’Bukan hanya Persiba yang dapat, yang lain juga dapat,’’ tegasnya.(hed)
[RadarJogja]
BANTUL - Usulan Hibah untuk KONI dalam APBD Perubahan yang berjumlah Rp 4,8 miliar dinilai tidak wajar oleh anggota DPRD Bantul. Usulan jumlah yang diajukan Pemkab Bantul tersebut jauh lebih banyak ketimbang dana stimulan dan bantuan sosial (Bansos) yang usulan penambahannya sebesar Rp 1 miliar. Penilaian itu disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap RAPBD Perubahan yang dikemukakan dalam rapat paripurna DPRD, kemarin (1/8).
Juru bicara FPKS Arif Haryanto berpendapat, dana hibah seperti bansos adalah anggaran yang bisa dirasakan masyarakat Bantul secara langsung.
Jika dilakukan perbandingan, katanya, masih banyak pos anggaran yang seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan pos untuk olahraga. Seperti insentif bagi guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang jumlah insentifnya Rp 200 ribu/bulan/orang.
Menurutnya, sejak dari APBD murni, anggota dewan sudah mendorong agar insentif bagi GTT/PTT ditambah. ’’Ternyata di APBD Perubahan malah tidak ada usulan penambahan anggaran buat GTT/PTT,’’ sesalnya kepada wartawan usai paripurna.
Begitu juga dengan dana sertifikasi tahun 2010 yang tidak diterima secara penuh oleh guru. Sampai sekarang baru 89 persen yang cair, sedangkan sisanya belum tahu kapan akan turun. ’’Kenapa tidak dana ini yang didahulukan,’’ tanya wakil ketua III DPRD Bantul ini.
Selain itu, lanjutnya, hibah untuk olah raga melalui KONI tersebut juga sebelumnya sudah dianggarkan melalui APBD murni sebanyak Rp 8 miliar yang kebanyakan mengalir ke Persiba. ’’Menurut kami. jumlah di APBD murni itu sudah cukup dan tidak perlu lagi ditambah di APBD Perubahan,’’ paparnya.
Permasalahannya lagi, kata Arif, pemkab tidak menjelaskan pos-pos alokasi Rp 4,8 miliar itu dalam draft RAPBD Perubahan. Menurutnya, tidak ada penjelasan ke mana saja dana itu dialamatkan. Apakah ke Persiba atau ke yang lain. Atau berapa persen ke Persiba dan bagaimana yang lain. ’’Karena itu kami minta penjelasan ke pemkab tentang alokasi dari Rp 4,8 miliar ini,’’ tutur Arif.
Menurutnya, FPKS mengapresiasi Persiba masuk ke kancah liga sepak bola nasional. Tetapi, bukan berarti hal tersebut menafikkan kepentingan utama rakyat Bantul. Apalagi, lanjutnya, dari hasil reses dewan beberapa bulan lalu diketahui. aspirasi masyarakat Bantul yang ingin agar anggaran untuk Persiba dialokasikan untuk pembangunan saja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bantul Helmi Jamaris membenarkan bahwa sebagian dan tersebut memang dialokasikan untuk Persiba dan juga cabang olahraga lain. Teapi, Helmi mengaku lupa berapa rincian dari usulan Rp 4,8 miliar tersebut. ’’Saya lupa berapa tepat persentase dan rinciannya, tapi ada,’’ terang Helmi yang ditemui usai paripurna.
Helmi menilai, usulan kenaikan untuk hibah KONI sebesar Rp 4,8 miliar sudah wajar. Sebab, memang sebanyak itu kebutuhannya. ’’Bukan hanya Persiba yang dapat, yang lain juga dapat,’’ tegasnya.(hed)
Langganan:
Postingan (Atom)