Gaji PNS Sedot Rp 60 M Lagi

Radarjogja-BANTUL - Kebijakan menaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) oleh pemerintah pusat potensial membuat Pemkab Bantul kelimpungan. Setidaknya, sekitar 60 persen dari total seluruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bantul sebesar Rp 1,05 triliun habis untuk belanja gaji pegawai. Sisanya sebesar 40 persen baru dikucurkan untuk program di luar PNS. Termasuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Khusus anggaran kenaikan gaji PNS sebesar sekitar sepuluh persen, pemkab mesti merogoh dana hingga Rp 60 miliar. ”Kami berkeinginan gaji PNS di-handle pemerintah pusat lagi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono kemarin (22/3). Pejabat yang akrab disapa Toni itu menyatakan, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bantul lebih dari 12 ribu orang. Jika kebijakan kenaikan gaji benar diterapkan otomatis akan berimbas pada APBD Bantul. Dia mencontohkan, kebijakan kenaikan gaji dan rapelan kenaikan gaji sebesar sepuluh persen pada Januari dan Februari yang akan dicairkan Maret telah menguras APBD Bantul. ”2012 ini anggaran gaji PNS mencapai Rp 600 miliar. Karena ada kenaikan gaji 10 persen, maka menambah beban APBD lagi sebesar Rp 60 miliar,” tandas Toni. Atas dasar itu, Toni meminta urusan gaji PNS kembali ditangani pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak perlu memikulnya. Toni memaparkan, kenaikan dan alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan kebutuhan untuk pembiayaan gaji PNS. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa mengalihkan sebagian anggaran yang tadinya untuk kegiatan masyarakat untuk belanja pegawai. ”Kenyataan memang demikian, mau gimana lagi. Lebih baik APBDnya rendah tapi daerah tidak lagi mengurusi gaji PNS,” ungkap Toni. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Agus Subagyo menilai, gagasan agar gaji PNS kembali diurus pemerintah pusat seperti beberapa tahun lalu patut dipertimbangankan. Menurut dia, apabila DAU yang diberikan pemerintah pusat tidak proposional dengan kebutuhan belanja pegawai maka tidak ada salahnya pemerintah daerah meminta pemerintah pusat mengurus gaji PNS lagi. ”Kalau kenaikan DAU tidak sebanding dengan kebutuhan belanja pegawai seperti ada kenaikan gaji dan honorer yang diangkat jadi PNS, ini akan membebani keuangan daerah,” terang Agus. Karena itu, Agus meminta eksekutif mencermati lagi hitungan antara kenaikan DAU dengan kebutuhan belanja pegawai. Jangan sampai kebutuhan belanja pegawai membebani program yang ada kaitan langsung dengan masyarakat. Terutama program yang bersentuhan dengan pemberdayaan keluarga kurang mampu. ”Jangan sampai kebutuhan belanja pegawai menghambat program yang hendak dijalankan pemerintah daerah,” ungkap ketua DPD Partai Golkar Bantul ini. Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto memiliki pendapat lain. Politikus PKS ini mengatakan, sistem penggajian ditangani pemerintah pusat atau daerah itu hal teknis. Menurut dia, bila Pemkab Bantul merasa keberatan dengan beban kenaikan belanja gaji maka perlu bekerja keras menaikan pendapatan asli daerah (PAD). ”Kenaikan PAD itu nantinya untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai atau dialokasikan untuk mendanai kegiatan kemasyarakatan,” jelas Arif. (mar/amd)

Suhidi Dilengserkan dari Kursi Wakil Ketua

BANTUL-Wakil Ketua II DPRD Suhidi akhirnya dilengserkan dalam rapat paripurna (Rapur) Senin malam (28/1). Keputusan diambil setelah Rapur dihadiri mayoritas anggota.Hanya saja, Rapur dengan agenda perubahan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan (Alkap) yang diselenggarakan sebelumnya gagal. Penyebabnya, salah satu pengusulnya, fraksi Demokrat mencabut usulannya dua hari menjelang Rapur. ’’Paripurna pertama berjalan cukup alot,” terang Wakil Ketua III DPRD Arif Haryanto kemarin (29/1). Bahkan, rapat yang dijadwalkan pukul 19.00 harus molor menjadi pukul 22.30. Bahkan, Rapur pertama itu sempat diskors 30 menit setelah sejumlah fraksi bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing.’’Akhirnya disepakati untuk tidak melakukan kocok ulang,” ujarnya.Alasannya, fraksi pengusul kocok ulang hanya tersisa dua fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dan Fraksi Golkar. Sedangkan Fraksi Demokrat yang semula turut mengusulkan kocok ulang mencabut usulannya dua hari menjelang Rapur. ’’Keputusannya tidak melalui voting,” bebernya.Rapur kedua dengan agenda pemberhentian dan pengusulan pergantian Wakil Ketua II berjalan mulus. Dari 45 anggota dewan hanya satu yang tidak hadir. ’’Pak Suhidi izin tidak hadir karena sakit,” ungkapnya. Nah, demi menindaklanjuti keputusan hasil Rapur itu pimpinan dewan telah melayangkan surat pemberhentian dan pergantian Wakil Ketua II kepada Gubernur DIJ. ’’Secara fungsi tidak lagi menjadi pimpinan. Namun hak-hak sebagai pimpinan masih melekat sebelum adanya SK dari Gubernur,” imbuh politisi PKS ini.Posisi wakil ketua DPRD II itu bakal diganti dengan kader partai Demokrat lainnya, yakni Nur Rachmat yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD). ’’Pelantikannya menunggu SK gubernur,” tandas Ketua DPC Partai Demokrat Bantul Nur Rachmat. Fraksi PDIP, salah satu fraksi pengusul mengaku menerima dengan hasil itu meskipun sebelumnya fraksi telah melakukan lobi-lobi politik dengan seluruh fraksi di DPRD.’’Kami menilai komposisi Alkap tidak ideal,” tutur anggota fraksi PDIP, Eko Yulianto Nugroho.Alasannya, sejumlah anggota fraksi PDIP menumpuk di dua komisi, yaitu Komisi A dan C. Dari tujuh fraksi yang ada hanya dua fraksi, yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP yang tidak memiliki jabatan strategis di Alkap.Saat ini komposisi jabatan strategis Alkap dipegang lima fraksi. Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menempatkan anggotanya sebagai ketua Komisi A dan wakil ketua Komisi D. Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai ketua Komisi C dan wakil ketua Badan Legislasi. Dua anggota FKB (Fraksi Karya Bangsa) menempati di pos ketua Badan Legislasi serta wakil ketua Komisi C. Fraksi Demokrat mempunyai anggota sebagai Ketua BKD. Terakhir, Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) menempatkan dua anggotanya sebagai ketua Komisi B dan ketua Komisi D.(c2/din)

Rencana Hibah Bus Persiba Disoal Dewan

Sodik - Koran Sindo Senin, 3 September 2012 − 13:36 WIB

Sindonews.com - Besarnya anggaran akomodasi Persiba Bantul untuk melakoni laga tandang menarik simpati pemerintah setempat. Pemkab Bantul berencana menghibahkan salah satu armada busnya untuk Persiba, musim depan. Namun dewan justru mempersoalkan rencana ini. Rencana ini disampaikan Bupati Bantul Sri Suryawidati dalam acara syawalan bersama Pengcab PSSI Bantul, beberapa waktu lalu. Dia beralasan, rencana hibah ini wajar karena selama ini Persiba sudah turut mengangkat nama Bantul di kancah nasional. "Persiba sudah terbukti dapat membawa nama Bantul di kancah nasional. Apa yang menjadi kebutuhan tim itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami sudah memutuskan akan membantu dengan menghibahkan salah satu bus yang kami miliki," kata Sri. Dia menjelaskan, langkah Pemkab dilakukan demi efisiensi. Sebab, biaya akomodasi yang dikeluarkan Laskar Sultan Agung, julukan Persiba untuk melakoni laga tandang cukup besar. Di sisi lain, tim kebanggaan Paserbumi kesulitan menggaet sponsor. "Kalau sudah ada bus sendiri minimal bisa memangkas pengeluaran. Dengan begitu anggaran yang semula untuk akomodasi bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya," terangnya. Rencana pemkab ditentang DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Bantul, Arief Haryanto menegaskan langkah pemkab menyalahi aturan. "Sesuai dengan Permendagri tahun 2010, semua klub profesional tidak diperkenankan menerima bantuan apa pun dari pemda, termasuk aset daerah," tegas dia. Menurut Arief, Laskar Sultan Agung sudah bukan lagi tim amatir. Karena itu, sebuah kesalahan besar jika diberikan atau cuma dipinjami bus Pemkab yang telah menjadi aset daerah. Pemberian hibah baru bisa dilakukan melalui instansi resmi, yaitu KONI Bantul. "KONI membawahi banyak cabang olahraga. Artinya tak hanya sepakbola saja yang dipayungi KONI. Kekhawatirannya, jika Persiba diberikan bantuan bus Pemkab itu, maka akan menimbulkan rasa iri dari cabor lain. Jadi seharusnya ditinjau ulang," pintanya. Dia mengatakan, dewan sendiri belum akan bertindak tegas menyikapi wacana itu sebelum ada laporan resmi baik dari manajemen Persiba maupun Pemkab. Tapi jika rencana itu direalisasikan, dewan akan membawa masalah ini ke forum legislatif untuk melayangkan surat larangan tegas. Persiba selama ini mengoperasikan bus berukuran kecil yang hanya mampu menampung 22 pemain. Karena kapasitasnya itulah, bus hanya dioperasikan untuk mendukung program latihan rutin. Bus ini berasal dari bantuan sponsor dan baru dioperasikan awal 2012 ini. (wbs)

Bukti lemahnya pengawasan, Pemkab wajibkan ayam mati dimusnahkan

Radar hal. 5 tgl 1/9/12 Arif Haryanto, Wakil Ketua III DPRD Bantul mengatakan Pemkab memperketat pengawasan. Tidak hanya itu, Pemkab harus mengajak kalangan Ibu-Ibu PKK ikut mengawasi keberadaan usaha makanan rumahan yang ada di sekelilingnya.

Ichwan Jamin Badan Kehormatan Akan Profesional

TRIBUNJOGJA.COM , BANTUL - Ruangan fraksi demokrat nampak lengang Kamis (30/8/2012) siang paska pemberitaan dugaan kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada salah satu anggotanya yang juga Wakil Ketua II DPRD Bantul. Dari pantaun Tribun Wakil Ketua II DPRD Bantul, Suhidi tidak nampak sama sekali, dari 5 anggota fraksi Demokrat yang tampak hadir hanya Edi Prabowo dan Betmen Sebayang. "Pak Suhidi dari pagi memang belum hadir dan tidak ada pemberitahuan ke Sekwan," kata Helmi Jamharis Sekwan, DPRD Bantul. Sedangkan, Ketua DPC Partai Demokrat, Nur Rahmad yang juga anggota Komisi D juga tak tampak hadir dalam rapat komisi dengan eksekutif untuk pembahasan APBD Perubahan. "Pak Nur tadi ijin sakit. Sakitnya apa saya tidak tahu. Sudah beberapa hari ini beliau tidak hadir," kata Sarinto, Ketua Komisi D, Kamis (30/8/2012). Sementara itu, wakil ketua badan kehormatan DPRD (BKD) Bantul, Ichwan Tamrin menjelaskan, berkaitan dengan adanya pemberitaan tuduhan pelecehann seksual yang dialamatkan pada salah satu anggota dewan, ia baru akan berkoordinasi dengan anggota BKD. "Saya baru tahu pas baca di koran pagi ini, tentu kita menunggu laporan masuk, baru akan kita rapatkan," ujarnya. Namun karena sudah menjadi konsumsi publik dan kejadian yang dituduhkan itu terjadi dikantor, pihaknya menjadikannya sebagai prioritas untuk segera melakukan pembahasan. "Kalau kejadiannya diluar kantor itu BKD tidak akan mengurusi," tandas Iwan. Sepengetahuannya sosok yang dituduh melakukan pelecehan seksual tersebut baik-baik saja. "Kalau setahu saya beliau kalem aja. Kaget saya sampai seperti itu, pernah satu kamar dan ngga neko-neko," ungkapnya. Ia menambahkan, sampai hari ini belum sempat berkoordinasi dengan ketua BKD Nur Rahmad yang sekaligus anggota fraksi Demokrat. "Kami masih fokus pada pembahasan APBD perubahan, permasalahan ini akan kita rapatkan. Paling cepat besok Senin (3/9/2012) pekan depan," tandasnya. Ia menjamin BKD akan bertindak profesional dalam menangani dugaan kasus pelecehan seksual meski ketua BKD sekaligus merupakan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul. "Anggota BKD kan terdiri dari perwakilan 5 fraksi sehingga kita pastikan akan profesional," terangnya. Ia menambahkan, pengusutan kasus ini akan lebih lengkap apabila korban bersedia melaporkan kejadian itu ke BKD namun demikian meski tak ada laporan BKD tetap akan mengusutnya. Terpisah Wakil Ketua III DPRD Bantul, Arif Haryanto mengatakan, dirinya baru mengetahui dugaan pelecehan dari media masa pagi ini. Ia menyatakan agar sesuai fakta dan berimbang dalam pengusutan lebih baik disertai adanya laporan. "Namun karena ini menyangkut pimpinan dewan maka kita juga harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan yang lainnya," ungkapnya. Ia menambahkan, tidak akan gegabah dalam menanggapi pemberitaan ini, meskipun sudah menyangkut kredibilitas wakil rakyat, pungkasnya. (yud)

Anggota DPRD Bantul Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual

TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - SH, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bantul, dilaporkan ke Partai Demokrat, karena diduga melecehkan TW, mantan anggota DPRD Bantul periode 2004-2009, juga dari Partai Demokrat. Menurut keterangan sumber yang enggan disebutkan namanya, pelecehan seksual yang dilakukan SH terjadi belum lama ini. Saat itu, korban datang ke ruangan SH, untuk menyampaikan proposal pembangunan sebuah masjid. "Sebelumnya, di dalam ruangan ada Wakil Ketua I Surotun dan Wakil Ketua III Arif Haryanto. Saat keduanya keluar ruangan, tiba-tiba pelaku langsung melakukan pelecehan dengan menyentuh bagian tubuh korban," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Rabu (29/8/2012). Setelah mendapatkan perlakuan tak senonoh, korban kemudian melaporkan kejadian ke DPC Partai Demokrat Bantul. Ketika dikonfirmasi Tribun via telepon perihal kasus yang menimpa dirinya, TW enggan berkomentar. "Untuk masalah yang satu ini, saya tidak bisa berkomentar, silakan cari sumber lain saja," katanya. Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul Nur Rahmad menyatakan, kasus tersebut merupakan masalah internal partai, yang akan diselesaikan secara internal partai pula. Sementara, Isdi, anggota tim investigasi DPC Partai Demokrat Bantul menjelaskan, timnya saat ini sedang mengumpulkan bukti dan melihat perkembangan lebih lanjut. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran kronologi kejadiannya, ia menyarankan agar mengonfirmasi kepada ketua DPC Partai Demokrat Bantul. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, SH menyatakan kabar yang disebarkan adalah isu yang ingin menjatuhkan dirinya. "Itu hal yang wajar saja dalam dunai politik, isu tersebut dihembuskan untuk menjatuhkan saya. Saya santai aja menanggapi isu tersebut," tuturnya. (*)

Susu gratis untuk murid SD

Radar jogja hal.5 tgl 25/8/12 Arif Haryanto, Wakil Ketua III DPRD Bantul mengapresiasi dan mendukung program tersebut. menurut Arif, program itu sangat tepat dan bagus mengingat masih banyak siswa SD yang belum minum susu setiap pagi hari karena orang tuanya tak mampu beli.