[Antara]
BANTUL—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menilai usulan hibah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2011 untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia sebesar Rp 4,8 miliar tidak wajar.
"Usulan hibah untuk KONI sebesar Rp 4,8 miliar itu tidak wajar karena besarannya tidak sebanding dengan stimulan dan bantuan sosial (bansos) yang hanya sebesar Rp 1 miliar," kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Bantul, Arif Haryanto di Bantul, Senin (1/8).Saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna Rancangan APBD Perubahan di gedung DPRD setempat, Arif mengatakan ketidakwajaran tersebut karena seharusnya anggaran bansos lebih besar, apalagi anggaran yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Hal tersebut hanya sebagian contoh saja karena masih ada beberapa pos anggaran yang seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan pos anggaran untuk olah raga," katanya.
Arif menyebutkan, di antaranya anggaran untuk insentif terhadap guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang besaran insentifnya hanya sebesar Rp 200.000 tiap bulan per orang.
"Padahal dari APBD murni anggota dewan sudah mendorong agar diberi tambahan insentif bagi GTT/PTT, namun dalam APBD perubahan malah tidak diusulkan penambahan anggaran buat GTT/PTT," katanya.
Selain itu, kata dia anggaran tunjangan sertifikasi guru pada 2010 yang belum diterima secara penuh oleh guru atau sampai sekarang yang baru dicairkan sekitar 89 persen, sedangkan sisanya belum tahu kapan akan turun.[Antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar