(HarianJogja)BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tampaknya berkukuh memposisikan Persiba sebagai 'anak emas' dengan mengajukan usulan anggaran Rp4,5 miliar, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Usulan yang dinilai timpang dengan besaran belanja sosial ini, disampaikan Bupati Bantul, Sri Suryawidati dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (3/8).
Dana tersebut dianggarkan melalui hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Pengurus Cabang Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI).
Saat dikonfirmasi, Ida (sapaan akrab Sri Suryawidati) menyatakan, anggaran Pengurus Cabang PSSI yang dimaksud adalah untuk membiayai Persiba. "Ya [untuk Persiba], memang dianggarkan sebesar itu,” jelasnya.
Menurutnya, biaya sebesar itu sengaja dianggarkan karena klub kebanggaan Kabupaten Bantul tersebut berhasil lolos ke Indonesian Super League (ISL) sehingga membutuhkan banyak biaya.
Selain itu, hingga saat ini manajemen Persiba belum mendapatkan sponsor tunggal. Apalagi kata dia, mulai tahun depan daerah sudah tak dibolehkan menggarkan APBD untuk sepak bola.
Biaya tersebut sebagian besar untuk membayar gaji pemain, biaya transportasi dan akomodasi saat bertandang ke kandang lawan. Sedianya kata Ida, pada APBD murni Persiba sudah dianggarkan Rp8 miliar.
"Kemarin sebenarnya sudah Rp8 miliar tapi ternyata karena kepleset ke ISL makanya saya minta juga diusulkan ini untuk mendanai yang kurang kemarin, jadi bukan untuk tahun depan,” katanya.
Menurutnya anggaran sebesar itu sudah proporsional dibanding anggaran lainnya. Pasalnya anggaran untuk belanja sosial juga naik meski jumlahnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak sebesar itu.
Timpang
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bantul, Arif Haryanto menilai, anggaran untuk Persiba timpang dibanding anggaran lainnya. Ia mencontohkan, hibah untuk KONI sebenarnya sebesar Rp4,8 miliar.
Khusus untuk Persiba Rp4,5 miliar sementara untuk pengurus cabang lain semisal Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI) hanya digelontor Rp200 juta sedangkan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Rp50 juta.
Tak hanya itu, bila dibandingkan dengan belanja sosial juga sangat jomplang. Misalnya untuk dana pembangunan fisik di masyarakat atau dana stimulan hanya Rp1 miliar. Demikian juga bila dibandingkan dengan insentif guru dan pegawai honorer yang tak ditambah dalam APBD perubahan.
Padahal selama ini meraka rata-rata hanya mendapat insentif Rp200.000 per orang per bulan. Kondisi itu menurutnya juga tak sesuai dengan aspirasi warga hasil reses anggota dewan yang menginginkan anggaran lebih baik digunakan untuk pembangunan masyarakat ketimbang sepak bola.
Untuk cabor lain
Semantara itu kondisi berbeda justru menimpa klub sepak bola kebanggaan Kabupaten Sleman. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah PSS bakal tetap mendapat kucuran dana dari APBD Sleman. Pemkab Sleman belum bisa memberi keputusan sebelum ada surat resmi (legal formal) dari Pusat.
Legal formal yang dimaksu adalah soal status PSS sebagai klub bola profesional. "Kalau klub profesional, jelas tidak boleh mendapat kucuran dari APBD," kata Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Kurniawan saat ditemui Harian Jogja di Kantornya, Rabu (3/8) siang.
Arif menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 22/2011 diatur bahwa hanya klub nonprofesional saja yang berhak mendapat kucuran dana dari APBD. Untuk itu, dalam RAPBD Perubahan tahun ini, tidak dicantumkan alokasi dana untuk PSS.
Dana dari APBD sebesar Rp3,15 miliar yang biasa dialokasikan untuk PSS selama satu musim itu rencananya akan dialihkan untuk pendampingan klub olahraga lain. KONI Sleman kini tengah memetakan cabang olahraga apa yang bakal mendapat kucuran dana dari APBD itu.
"Dana itu untuk stimulan saja. Mungkin dalam wujud bonus, penghargaan, dan lain-lain,” papar Arif. Selain untuk memotivasi atlit cabang olahraga lain, dana tersebut juga untuk persiapan Sleman sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2011.
Dengan adanya regulasi baru dari Permendagri, Arif mengaku tidak berani jika tetap menganggarkan dana bagi PSS dalam bentuk hibah KONI. Saat ini, lanjut Arif, PSS Sleman telah melakukan inventarisasi perusahaan yang hendak mengucurkan dana sebagai sponsor. "Kita sudah menawarkan kerjasama kepada calon-calon sponsor jauh sebelum regulasi baru itu diberlakukan,” pungkasnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani & Dinda Leo Listy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar