Ancam Boikot Agenda Dewan

*Koalisi Idaman Protes Pemilihan Pimpinan Alkap

BANTUL (RadarJogja)- Perseteruan fraksi pengusul kocok ulang pimpinan alat kelengkapan (alkap) DPRD Bantul dengan Koalisi Idaman, fraksi pendukung Bupati Sri Suryawidati belum berakhir. Setelah fraksi pengusul sukses merombak komposisi pimpinan alkap, kemarin giliran Koalisi Idaman yang protes kepada pimpinan dewan. Mereka keberatan dengan komposisi pimpinan alkap yang baru.
’’Surat keberatan itu sudah kami kirimkan ke pimpinan dewan Selasa (17/1) kemarin,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Bantul Agus Subagyo kepada Radar Jogja Rabu (18/1).
Menurut Agus, inti surat keberatan itu menyangkut mekanisme pemilihan pimpinan alkap dan keabsahan pimpinan alkap terpilih. Sebab, dalam pasal 48 ayat 5 PP Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan, pimpinan alkap dipilih oleh dan dari anggota alkap.
’’Bukan dipilih dan diputuskan di rapat paripurna dewan. Apalagi langsung ditunjuk,” tandas Agus.
Seperti diberitakan, Paripurna kocok ulang atau perombakan alkap DPRD Bantul Senin malam (16/1) diwarnai aksi walk out (WO) anggota Fraksi PDI Perjuangan. Aksi meninggalkan ruang sidang ini sebagai bentuk protes terhadap fraksi pengusul kocok ulang alkap.
Fraksi pengusul itu yakni Fraksi PAN, Demokrat, PKS, PPP, dan Karya Bangsa. Lima fraksi tersebut menolak komposisi anggota fraksi berlambang banteng yang ditugaskan di sejumlah alkap.
Tidak hanya kader partai PDI Perjuangan yang keluar sidang. Aksi serupa dilakukan lima anggota Fraksi Partai Golkar yang diketuai Agus Subagyo. Aksi walk out itu sebagai bentuk kekesalahan mereka terhadap sikap fraksi pengusul kocok ulang yang berencana menggerus fraksi pendukung eksekutif dari posisi pimpinan alkap.
Selain itu, Koalisi Idaman juga mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan alkap yang semestinya dihadiri minimal separo plus satu dari seluruh anggota alkap. Jika pemilihan pimpinan alkap tidak memenuhi kuorum, maka hasil pemilihan pun tidak sah. ’’Masalahnya, pemilihan alkap kemarin itu tidak kuorum. Karena anggota alkap tidak ada yang hadir,” tegas ketua DPD Partai Golkar Bantul ini.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Eko Julianto Nugroho. Menurut Eko, pimpinan alkap yang disahkan dalam rapat paripurna Senin (16/1) malam tidak sah. Sebab, mekanisme pemilihannya dilakukan di luar rapat anggota alkap.
’’Pemilihannya kan di paripurna, bukan forum alkap. Sehingga pimpinan alkap terpilih tidak sah,” tegas pria yang tinggal di Bambanglipuro ini.
Lantaran dinilai belum sah, maka sampai Februari mendatang seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar (Koalisi Idaman) mengancam tidak akan mengikuti kegiatan dewan.
’’Sepanjang belum ada tanggapan dari pimpinan dewan dan kejelaskan mengenai keabsahan pimpinan alkap terpilih, kami tidak akan ikut kegiatan dewan,” terang pria yang juga menjabat wakil ketua DPC PDI Perjuangan Bantul ini.
Menanggapi surat keberatan Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar itu, Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, pemilihan pimpinan alkap Senin lalu sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, hasil pemilihan pimpinan alkap itu pun sah.
’’Soal mekanisme itu kan soal teknis. Toh, pimpinan alkap juga dipilih oleh anggota alkap,” tegas Arif. (mar/ari)