FPDIP-Golkar Digerus Oposisi

Fraksi Pengusul Kuasai
Pimpinan Alkap

BANTUL - Paripurna kocok ulang atau perombakan alat kelengkapan (alkap) DPRD Bantul Senin malam (16/1) diwarnai aksi walk out (WO) anggota Fraksi PDI Perjuangan. Aksi meninggalkan ruang sidang ini sebagai bentuk protes terhadap fraksi pengusul kocok ulang alkap.
Fraksi pengusul itu yakni Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan FKB. Lima fraksi tersebut menolak komposisi anggota fraksi berlambang banteng yang ditugaskan di sejumlah alkap.
Tidak hanya kader partai PDI Perjuangan yang keluar sidang. Aksi serupa dilakukan lima anggota Fraksi Partai Golkar yang diketuai Agus Subagyo. ”Peken kabeh (ambil semua),” celetuk anggota Fraksi PDI Perjuangan sambil meninggalkan ruangan sidang di lantai 2 gedung DPRD Bantul.
Ketua DPRD Bantul Tustiyani juga ikut keluar dari persidangan. Tustiyani menolak meneruskan memimpin sidang karena mengikuti instruksi fraksinya, FPDI Perjuangan. Aksi walk out itu sebagai bentuk kekesalahan terhadap sikap fraksi pengusul kocok ulang yang berencana menggerus fraksi pendukung eksekutif dari posisi pimpinan alkap.
Sebelum meninggalkan ruang sidang, Tustiyani sempat menyerahkan palu sidang kepada Wakil Ketua DPRD Bantul Surotun dari Fraksi PAN. Surotun mengaku sedang kurang sehat. Palu lantas dilimpahkan ke Wakil Ketua Suhidi dari Fraksi Demokrat.
”Saya tidak bisa melanjutkan karena mengikuti instruksi fraksi,” kata Tustiyani.
Sidang yang baru berjalan sekitar 30 menit sempat diskor. Sidang dilanjutkan setelah tiga pimpinan alkap dan anggota dewan dari pengusul kocok ulang sepakat melanjutkan persidangan.
Sidang paripurna itu menghasilkan sejumlah keputusan melalui mekanisme mufakat. Antara lain, komposisi alkap seperti komisi dan badan. Untuk Komisi A, jumlah anggotanya sebanyak 13 orang di mana enam di antaranya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Jumlah anggota Komisi B disepakati 8 orang. Seirang di antaranya dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu Uminto Giring Wibowo.
Anggota Komisi C terdiri 13 orang. Lima di antaranya merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan kader banteng moncong putih yang ditugaskan di Komisi D hanya seorang. Jumlah anggota Komisi D sebanyak 7 orang.
Sikap WO yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar tidak mempengaruhi jalannya sidang paripurna. Keputusan WO itu menjadikan kedua fraksi itu tidak kebagian jatah dalam pimpinan alkap.
”Mereka sengaja tidak diberi porsi pimpinan alkap. Kami tidak bisa memilih mereka sebagai pimpinan alkap karena mereka tidak ada dalam paripurna,” kata anggota dewan dari partai oposisi yang minta namanya tidak disebutkan.
Pemilihan pimpinan alkap kemarin tidak melalui mekanisme voting. Pimpinan alkap dipilih secara mufakat oleh anggota dan disetujui seluruh peserta sidang yang berjumlah 25 anggota dewan.
”Saat pengambilan keputusan anggota dewan yang ada di ruangan sebanyak 25 orang. Seorang izin karena sakit yaitu Ahmad Badawi. Sedangkan 19 orang walk out. Hasil sidang paripurna tetap sah karena sudah kuorum saat sidang akan dimulai yaitu dihadiri 44 anggota dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hanung Raharjo menilai rapat paripurna Senin malam sah karena kourum. Hanya saja, dia mempertanyakan keabsahan pimpinan alkap terpilih. ”Jika pimpinan alkap ditentukan melalui penetapan maka itu menyalahi aturan,” kata Hanung kemarin.
Dia menambahkan, sesuai Tata Tertib Dewan Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan pimpinan alkap dipilih oleh dan dari anggota alkap. Apabila pimpinan alkap ditetapkan dan tidak melalui pemilihan otomatis tidak sah. ”Peraturannya seperti itu. Jika langsung ditetapkan maka tidak sah,” jelas Hanung. (mar/amd)