Radarjogja, Tuesday, 22 March 2011 11:38
KEPALA Divisi Investigasi Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Erwan Suryono menilai pimpinan dewan tidak serius mendalami kasus PT BKM. Penilaian itu ditujukan kepada pimpinan dewan karena sampai saat ini mereka belum kunjung membahas persoalan PT BKM.
Terutama respons surat izin pembubaran dan likuidasi yang dikirimkan Bupati Bantul Sri Suryawidati. ’’Sudah dua minggu belum juga dibahas. Ini membuktikan pimpinan dewan tidak serius,’’ kata Erwan kemarin (21/3).
Erwan menambahkan, belum diresponsnya surat izin pembubaran dan likuidasi PT BKM bakal menjadi tanya besar bagi masyarakat dan pegiat antikorupsi di Jogjakarta. Apalagi sejak pendirian PT BKM pada 2002, parlemen belum pernah mendapatkan laporan tindak lanjut dan perkembangan proyek yang digagas mantan Idham Samawi tersebut.
’’Masak sudah delapan tahun dewan ini belum tahu masterplan dan tanah-tanah yang akan digunakan sebagai kota satelit. Terus, selama ini mereka itu kerjanya ngawasi apa,’’ kritik Erwan.
Karena itu, Erwan mendesak parlemen Bantul segera bersikap dengan membentuk pasus. Dengan pansus, parlemen dapat memanggil berbagai pihak yang terkait PT BKM. Termasuk Bupati Sri Suryawidati dan suaminya yang juga mantan Bupati Bantul Idham Samawi. ’’Klarifikasi itu penting supaya permasalahan PT BKM jadi terang benderang,’’ tegas Erwan. (mar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar