Pembentukan Pansus PT BKM Kandas

Radar Jogja, Tuesday, 29 March 2011 11:27

Banmus Putuskan Kisruh, Sepakat Voting Dibahas Komisi

BANTUL - Keinginan sejumlah anggota parlemen Bantul membentuk Panitia Khusus (Pansus) PT BKM kandas. Kegagalan ini terjadi dalam sebuah forum rapat internal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bantul yang digelar kemarin (28/3).

Dalam rapat Bamus yang berlangsung pukul 10.30 hingga pukul 13.00 tersebut, sembilan dari 16 anggota Bamus yang hadir menolak dibentuknya pansus PT BKM. Mereka memilih persoalan PT BKM dibahas di komisi.

”Pengambilan keputusan PT BKM dalam rapat Bamus kemarin lucu. Baru kali ini ada rapat Bamus memilik opsi voting atau suara terbanyak saat mau memutuskan persoalan. Kalau di paripurna sih wajar, ini di Bamus kok,” kata Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto SSi kepada Radar Jogja.

Mereka yang menolak pembentukan Pansus PT BKM ialah anggota Bamus dari partai Koalisi Idaman (pendukung Sri Suryawidati-Sumarno Prs) yakni Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 4 orang, Fraksi PAN (4 orang), dan Fraksi Golkar (1 orang). Sedangkan, anggota parlemen yang sepakat pembentukan pansus ialah dari Fraksi PKS (3 orang), Fraksi Demokrat (2 orang), Fraksi PPP (1 orang), dan Fraksi Karya Bangsa (1 orang).

Dua pimpinan dewan yakni Tustiani dan Surotun yang awalnya sepakat pembentukan pansus dalam forum rapat internal pinwan, berbalik arah. Mereka mendukung persoalan PT BKM cukup dibahas di komisi.

Arif menilai dua pimpinan dewan yang menolak pembentuk Pansus PT BKM itu tidak konsisten. ”Saat rapat pimpinan dewan justru mereka berdua yang gentol PT BKM dipansuskan, tapi pada saat Bamus malah menolak. Tidak konsisten,” kritik Arif.

Menurut Arif, ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan mengapa sejumlah anggota parlemen menghendaki pembentukan Pansus PT BKM. Pertama, pembentukan pansus PT BKM bermula dari masuknya surat Bupati Bantul Nomor 650/0812/2011 tertanggal 8 Maret 2011 lalu tentang Izin Pembubaran dan Likuidasi PT BKM. Kedua, PT BKM dibentuk atas persetujuan DPRD Bantul periode 1999-2004 yang tertuang dalam Surat Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2002 tentang persetujuan DPRD terhadap kerja sama Pemkab Bantul dengan PT Perwita Karya. Ketiga, Pemkab Bantul berinvestasi di PT BKM untuk membangun kawasan Bantul Kota Mandiri (BKM) sebesar Rp 4 miliar.

“Karena persoalan PT BKM cukup rumit dan membutuhkan pencermatan secara komprehensif dari parlemen. Maka, kami mengusulkan dibentuk pansus supaya persoalan PT BKM menjadi terang benderang,” tegas politisi PKS ini. (mar)

Khawatir Tidak Fokus

Anggota Bamus DPRD Bantul Eko Julianto Nugroho mengatakan ada banyak alasan mengapa Fraksi PDI Perjuangan bersikukuh menolak pembentukan pansus PT BKM. Salah satunya, apabila PT BKM dibahas pansus dikhawatirkan pansus tidak fokus pada persoalan aset PT BKM. Padahal, respons parlemen terhadap PT BKM ini bermula dari surat bupati Bantul yang meminta persetujuan pembubaran dan likuidasi PT BKM yang dikirimkan ke DPRD Bantul beberapa waktu lalu.

”Jika BKM dipansuskan, nanti malah tidak fokus, melebar kemana-mana,” kata Eko kepada Radar Jogja, kemarin (28/3).

Selain khawatir tidak fokus pada pembahasan aset PT BKM, lanjut Eko, selama ini mega proyek PT BKM sudah menjadi mitra Komisi B. Sehingga, lebih pas persoalan PT BKM ini dibahas dalam forum komisi ketimbang pansus. Secara pribadi, Eko mengaku berulangkali sudah mengusulkan kepada Komisi B untuk membahas perkembangan PT BKM. Namun sayang, usulan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh komisi B.

“Bagi saya, persoalan aset PT BKM lebih pas dibahas di Komisi B, bukan pansus,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Eko menegaskan, secara pribadi memang menghendaki PT BKM seharusnya segera dibubarkan. Sebab, apabila PT BKM terus dibiarkan dan tidak ada aktivitas apa pun. Maka, masyarakat Bantul yang dirugikan karena aset Pemkab Bantul menganggur.

”Saya sepakat dibubarkan dan tanahnya dijual supaya uangnya dapat digunakan untuk program masyarakat. Apalagi, keuangan Bantul saat ini lagi defisit,” pinta Eko. (mar)